Respon Terhadap Gagasan Irah-Irah Putusan Hakim Diganti Menjadi Demi Keadilan Berdasarkan Pancasila

Suteki - Teman Netizen, pendapat saya terhadap IRAH-IRAHAN putusan hakim dengan kalimat: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sudah sangat tepat. Tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Mengapa demikian? Karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila yang mendasari keempat sila Pancasila lainnya. Sila ini pula diyakini sebagai sila yang menjiwai seluruh sila Pancasila lainnya.

Pencantuman Ketuhanan YME dibelakang kata DEMI KEADILAN, juga sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa: NEGARA BERDASAR ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA bukan NEGARA BERDASAR ATAS PANCASILA. Untuk apa ini ditegaskan? Hal ini disebabkan kita ingin menonjolkan bahwa Indonesia ini adalah RELIGIOUS STATE. Ini sebagai penajamam dari pernyataan pada PEMBUKAAN UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang telah menyebutkan bahwa: .....pemerintahan negara berdasar kepada...Ketuhanan YME...dst. Semua sila disebutkan. Nah, kalau kita tarik ke tataran yg lebih praktis, bidang-bidang kekuasasn negara, baik bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif hendak pula mewujudkan kendak untuk mengintrusikan aspek religioussitas ke dalamnya. Mestinya penyebutan RELIGIOUS LEGISLATIVE, RELIGIOUS JUDICATIVE dan RELIGOUS EXECUTIVE bukanlah sesuatu yang asing bahkan menjadi sesuatu KENISCAYAAN atau sebagai konsekuensi bahwa Indonesia adalah religious state.

Kalau kita bersepakat bahwa PANCASILA DASAR NEGARA itu harga mati, mestinya kita konsekuen bahwa RELIGIOUS STATE dan begitu juga RELIGIOUS JUDICATIVE yang dapat kita turunkan menjadi RELIGIOUS COURT juga harga mati. Kalimat "Ketuhanan YME" dibelakang "Demi Keadilan" tidak boleh diganti dengan kata PANCASILA saja hanya lantaran kondisi perpolitikan dan kemasyarakatan sesaat terkini.

Apa sih salahnya irah-irahan Putusan hakin yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" hingga ada upaya untuk mengganti dengan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA"?

Dalam bahasa religious, hakim memeriksa hingga memutus perkara bukan hanya bertanggung jawab kepada negara dan rakyat, justru yang paling utama adalah bertanggung jawab kepada TUHAN YME. Artinya, sebenarnya hakim pun dlm memeriksa hingga memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Kitab suci (devine law) dan natural law (moral ethic and goodness). Berangkat dari argumentasi singkat inilah seharusnya dicegah upaya untuk mengubah IRAH-IRAHAN PUTUSAN HAKIM yang berlaku sekarang. Upaya pengubahan hanya akan berujung pada pengaburan status kita sebagai RELIGIOUS STATE yang di dalamnya ada kekuasaan kehakiman yang dijiwai oleh RELIGIOUS COURT.

Komentar

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan baik dan ilmiah......

Artikel Pilihan

Mimpi Model Khilafah Di Tengah Dunia Demokrasi

Gambar
Suteki - Saya sudah membaca artikel Prof. Dr. Mahfud MD tentang MENOLAK KHILAFAH. Saya mendapat kesan bahwa khilafah tidak cocok dengan sistem masyarakat sekarang yang berada dalam pola demokrasi modern--- yang menurut saya juga makan berapa juta korban utk mewujudkannya. Dengan dalih demokrasi, berapa juta orang terbunuh, tersiksa, terhina juga... Situasi dan kondisi masyarakat kita bukan tdk mungkin berulang, terulang hanya bentuk-bentuk perwujudannya yang berbeda. Jaman jahiliyah pun bisa terulang pada zaman sekarang. Benarkah sistem pemerintahan khilafah tidak bisa bermetamorfose pada zaman sekarang? Memang benar tidak ada pedoman baku dalam khilafah, namun tidak bisakah dari sekian kekhalifahan itu diambil modus vivendinya ? Kalau kita mau, apa yang tidak bisa dibicarakan? Tapi kalau kita sudah antipati, apa yang bisa dibicarakan? Pertanyaan saya: Klo sistem khilafah salah, tidak disukai oleh umat Islam sekali pun, beranikah kita menyatakan bahwa khilafah pada saat Nabi da...
Baca selengkapnya

Kriteria Organisasi yang Bertentangan dengan Pancasila

Gambar
Suteki - Kata Menristekdikti: Gerakan dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak boleh hidup di kampus. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, yang dimaksud bertentangan ideologi Pancasila itu ada 3: Ideologi Atheisme Ideologi Komunisme Ideologi Marxisme-Leninisme. Lalu pertanyaannya, ideologi ISLAM bertentangan apa tidak dengan Pancasila? Jawabnya: PASTI TIDAK BERTENTANGAN. Bila jawabnya tidak bertentangan, bolehkah ada gerakan dan organisasi yang menyebarluaskan syariat Islam melalui dakwah dan muamalah? Kalau boleh, apakah organisasi yang tidak bertentangan PANCASILA dan dijamin dalam menjalankan syariat agama sebagaimana diatur dalam kitabnya DAPAT dibubarkan, mengingat NEGARA INDONESIA IALAH NEGARA BERDASAR ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA. MENURUT TEMAN-TEMANKU, BOLEHKAH ORGANISASI SEMACAM ITU HIDUP DI KAMPUS?
Baca selengkapnya

Gerakan Pakai Peci Putih

Gambar
PECI PUTIH By Suteki Kadang saya memang suka merenung, PECI HITAM itu sebenarnya identitas apa dan siapa? Berpeci itu biasanya muslim. Peci hitam apakah mesti muslim. Awam akan mengatakan ya, tetapi ternyata yg berpeci hitam bukan muslim saja karena peci hitam dipopulerkan oleh Ir Soekarno sbg identitas nasional WNI, meski kita juga tahu warga Malaysia hingga pejabat negara juga pakai peci hitam. Pertanyaannya, mengapa warga non muslim tidak pakai PECI PUTIH? Apa bedanya PECI hitam dan PECI putih? Keduanya sama-sama disebut orang Jawa KUPLUK singkatan dari KAKU TUR CEMPLUK. Kaku=keras tdk lembek. Cempluk=bulat lonjong pendek. Di sinilah suatu identitas diri itu penting. Bagi sebagian orang mungkin tdk penting mau pakai peci hitam atau putih atau bahkan tidak pakai peci apa pun. Benarkah? Ubi societas ibi ius, begitu kata Cicero. Artinya setiap bangsa memiliki "hukum"nya sendiri sehingga bisa membedakan kaum yg satu dengan yang lainnya. Ini sunatulloh. Jadi menurut say...
Baca selengkapnya