Postingan

Menampilkan postingan dengan label Rekomendasi

Pancasila Sebagai Precept Bukan Thaught

Gambar
PANCASILA SBG "PRECEPT" bukan "THAGHUT" by Suteki Apakah Pancasila pantas diwujudkan sebagai mahluk bengis tanpa kasih. Meluluhlantakkan semua yang mengkritisinya. Inikah Pancasila itu? Pancasila dalam pandangan Islam hanyalah norma moral sosial, norma hukum nasional yang tidak boleh dipertuhankan. Norma yang lebih tinggi tetaplah kitab suci. Tidak boleh dipahami sebaliknya. Taghut itu berhala yang disembah-sembah layaknya tuhan. Maka Pancasila tidak seharusnya dipersonifikasikan atau dijizimkan dalam bentuk berhala yang disembah melebihi Tuhan dan perintahnya. Itu maksudnya apa itu thagut . Saya sudah berulang kali menyebutkan bahwa Pancasila as A PRECEPT . Ajaran moral bagi bangsa Indonesia yang memiliki karakter sebagai IMPERATIF kategoris dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun kehidupan mondial. Perintah itu tidak bisa ditawar mestinya. Nah, ketika Pancasila hanya dipahami sebagai berhala, sosok jizim yang dipertuhankan, ...

Bisakah Menjadi Polisi "Nabi"?

Suteki - Tigaratus tahun sebelum Masehi, Ulpianus telah menancapkan tiga prinsip utama hukum alam, yakni honeste vivere (hiduplah dengan jujur), alterum non laedere (terhadap orang lain di sekitarmu janganlah merugikan), dan suum cuique tribuere (kepada orang lain berikanlah apa yang menjadi haknya). Tiga prinsip dasar tersebut sebenarnya merupakan dasar sekalian moralitas manusia sehingga apabila ketiganya diposisikan sebagai perintah, maka perintah itu bersifat perintah yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia ( imperative chategories ). Perintah itulah yang dapat memanusiakan manusia dan menjadikan penegak hukum yang humanis. Jujur, tidak merugikan orang lain dan adil adalah sifat-sifat penegak hukum yang humanis tersebut. Ketika hidup ini belum sedemikian complex dan complicated , ketiga sifat itu mungkin tidak selangka dalam kehidupan sekarang yang serba instan dan interaksi antar manusia bersumbu pendek, dan suka menerabas seperti istilah yang pernah dipopulerkan antr...

Respon Terhadap Dewan Pengarah UPK sebagai Jabatan Setingkat Menteri

Suteki - Teman netizen, selamat beraktifitas apa saja... Informasi yang bersumber dari Posmetro.info yang memberitakan bahwa Megawati Akan Dilantik Jokowi Sebagai Dewan Pengarah UKP Pancasila, Jabatan Setingkat Menteri ini semoga benar, Indonesia sekarang punya UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila). Insyaalloh diketuai oleh Yang Mulia Ibu Megawati, mantan Presiden RI ke-5. Saya tetap berharap bahwa meski sdh ada Dewa(n) nya, pemerintah tidak menjadikan Pancasila sbg alat legitimasi kekuasaan. Artinya, tidak menjadikan Pancasila sebagai alat untuk meng-GEBUK lawan-lawan politik atau orang-orang yang tidak sejalan, tidak sepaham bahkan mungkin bertentangan dengan Pemerintah. Seharusnya disadari bahwa kita sudah di era demokrasi yang dijiwai oleh prinsip THE OPEN SOCIETY . Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Raimund Popper, dalam masyarakat ini KRITIK dianggap sebagai sarana untuk membangun menjadi lebih baik. Kritik bukan dianggap sebagai musuh. Dalam hal ini, s...

7 Langkah Kurangi Tindakan Indisipliner Taruna Akpol

Gambar
Suteki -  Urgent for AKPOL: Menanggapi terjadinya tindakan Indisipliner di lingkungan Akpol, maka ada 7 Langkah Kurangi Tindakan Indisipliner Taruna Akpol. Kurangi Beban Studi Rombak Kurikulum Sesuai Tupoksi Polri Benahi Pola Asuh Perketat Pengawasan: Cctv Tingkatkan Bintal Hilangkan, Setidaknya Kurangi Senioritas Efektifkan Komunikasi Civitas Akademika Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus selamatkan aset bangsa ini. Mereka dididik di Akpol juga menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Hingga lulus dibutuhkan sekitar 1,5 M per Taruna. Jangan jadikan mereka predator keadilan karena salah kita dalam mendidiknya.